FMN Ditolak Terlibat Dalam Sidang WTO

Monday, December 2nd, 2013
BALI, KabarKampus - Rencana Front Mahasiswa Nasional (FMN) untuk terlibat dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke – 9 dan WTO pada tanggal 3 – 6 Desember 2013 harus kandas. Pasalnya secara sepihak panitia menolak memberikan tanda pengenal peserta KTM ke 09 WTO kepada FMN.
Peristiwa tersebut berlangsung pada Pada 30 November. Ketika itu L. Muh Harry Sandy Ame, Sekretaris Jenderal FMN, datang ke Hotel Santika untuk mengambil kartu tanda pengenal peserta KTM 9 WTO. Namun di loket pengambilan tanda pengenal petugas yang bertanggung jawab menolak untuk memberikan tanda pengenal tersebut tanpa mendapatkan penjelasan terkait penolakan.
Kemudian, Muh Harry Sandy berusaha untuk mendapatkan keterangan yang jelas kepada petugas loket agar memanggil koordinator registrasinya. Saat itu Gantory, salah satu petugas dari kementerian Luar Negeri RI menemuinya dan mengatakan bahwa pencabutan terhadap keterlibatan FMN tersebut diputuskan dalam rapat lintas kementerian, Polri, TNI, dan BIN.

Menurut Sandy, berdasarkan pernyataan Gantosari, FMN tidak boleh terlibat dalam kegiatan tersebut karena dua alasan, pertama, pandangan dan Sikap FMN yang kritis dan melawan WTO, kedua FMN dianggap merupakan ancaman terhadap keamanan terhadap KTM 9 WTO.

“Kalau FMN dianggap merupakan ancaman terhadap keamanan KTM 9 WTO, maka ini memperlihatkan pandangan dan sikap WTO yang anti demokrasi dan pemerintahan SBY yang Fasis” jelas Sandy.

Sandy menjelaskan, bahwa mereka memang memandang WTO sebagai ancaman terhadap masa depan pendidikan dan hak pendidikan pemuda mahasiswa serta seluruh warga negara. “Atas dasar inilah mengapa kami ingin menyerukan hal tersebut kepada WTO yang akan bersidang,” jelas Sandy.
Sementara itu Yogo, aktivis FMN menambahkan, bahwa ia menyayangkan dicabutnya akreditasi FMN tersebut, Pasalnya dua minggu sebelumnya mereka telah mengikuti prosedur WTO. Dan secara resmi telah diterima secara resmi dalam forum tersebut. Namun justru dibatalkan secara sepihak.
“Hal ini menujukkan WTO yang katanya ajang demokrasi namun ternyata tidak menunjukkan demokrasi sama sekali,” kata Yogo

diambil dari : http://kabarkampus.com/2013/12/fmn-ditolak-terlibat-dalam-sidang-wto/

17 Organisasi Mahasiswa Makassar Demo Tolak WTO "Hentikan liberalisasi pertanian, pendidikan, dan kesehatan."

Senin, 2 Desember 2013, 13:11 

VIVAnews - Setidaknya 17 organisasi perguruan tinggi di Makassar, Sulawesi Selatan,Senin 2 Desember 2013, berunjukrasa menolak penyelenggaraan forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Forum konferensi tingkat menteri ini akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, 3 - 6 Desember 2013.

Dalam aksi yang digelar di bawah jembatan layang perempatan Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Andi Pangerang Pettarani itu mereka menuntut pembubaran segala bentuk kerjasama WTO.

"Hentikan juga liberalisasi pertanian, pendidikan, dan kesehatan," kata Ferdy, salah orator aksi itu.

Mahasiswa juga meminta pelaksanaan reformasi agraria sejati, serta penghapusan upah murah bagi para buruh.

Unjuk rasa ini juga disertai dengan aksi teatrikal yang menggambarkan kehadiran WTO tidak pernah membawa kebaikan Indonesia, bahkan mempersulit rakyat kecil.

"Kami meminta agar penyelenggaraan WTO segera diberhentikan karena berdampak buruk bagi rakyat," kata Ferdy.

Kendati digelar beberapa kelompok mahasiswa,  aksi ini berlangsung damai dan tertib. Mereka hanya mendapat pengawalan ketat dari sejumlah aparat kepolisian.

Sebagaimana luas diberitakan bahwa pemerintah berambisi meningkatkan perdagangan di sektor perikanan melalui kerja sama perdagangan internasional WTO. Dalam forum pertemuan antar menteri perdagangan di Bali, Indonesia akan menonjolkan produk ikan tuna.

"Ikan tuna yang paling banyak dibutuhkan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo.

Sharif mengatakan, sektor perdagangan produk perikanan tidak mengalami kendala yang berarti akibat krisis. Selain itu, menurut dia, negara-negara di dunia masih kekurangan pangan, terutama sektor perikanan.

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/463084-17-organisasi-mahasiswa-makassar-demo-tolak-wto

IPA: No More Deal, Junk WTO Dukung India dengan Semangat Dasa Sila Bandung

Nusa Dua, 6 Desember 2013. Jelang berakhirnya sidang WTO kebuntuan negosiasi tentang Paket Bali masih berlanjut. Dimotori India dan sejumlah negara Afrika masih mempersoalkan isu tentang kemudahan perdagangan ( trade fasilitation) isu-isu pertanian dan pembangunan bagi negara-negara kurang berkembang ( LDCs).

Kebuntuan ini disambut baik oleh masyarakat sipil yang tergabung dalam Indonesia People Alliance yang tengah juga melakukan kegiatan di PGC. Ahmad SH juru bicara IPA menyatakan bahwa kebuntuan ini membuktikan tarik menarik kepentingan nasional masing-masing negara yang semakin kuat. “Ini bicara soal kedaulatan, menyediakan dan memenuhi pangan untuk dalam negeri adalah bentuk perlawana terhadap agenda liberalisasi WTO. Jelas dengan ini membuktikan bahwa tidak ada yang dapat dipertahankan, oleh karenanya sejalan dengan tuntutan IPA bahwa WTO harus di bubarkan”. Tambah Ahmad

Dalam konferensi pers pagi ini, dijelaskan bahwa kebuntuan dalam negosiasi ini memungkinkan perundingan akan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Irhash Ahmady dari Wahana LIngkungan Hidup Indonesia yang juga anggota IPA menyatakan bahwa apa yang dilakukan India merupakan konsep dari perdagangan yang mengabdi kepada rakyat. Memberikan jaminan dan perlindungan negara terhadap rakyatnya. Hal ini sungguh berbeda dengan Gita W sebagai ketua delegasi Indonesia, upaya lobi kepada India yang dilakukan adalah tindakan yang memalukan bangsa dan rakyat Indonesia. “ Indonesia semestinya mengikuti langka India dan menjadi bagian dari negara berkembang menghadapi tekanan negara Utara khususnya Amerika, ini malah jadi pelobby AS terhadap India untuk dapat menyepakati Paket Bali” tandasnya.

Indonesia People Alliance yang juga sedang mengadakan kegiatan di People Global Camp /PGC menyambut kebuntuan ini dengan menyerukan tekanan dan aksi massa di seluruh daerah di Indonesia. Khusus bagi wilayah yang memiliki kantor perwakilan negara maju di Indonesia akan dikepung oleh massa dan menuntut pembubaran WTO. Rudi HB Daman sebagai Steering Comitte PGC IPA yang juga Ketua Gabungan Serikat Buruh Independen/GSBI menyatakan, momentum ini juga menjadi jalan persatuan bagi rakyat dunia untuk melawan agenda Libelasasi dan harus menolak Paket Bali sebagai jalan keluar krisis ekonomi di Negara Maju terutama AS. “Tidak ada lagi negosiasi dalam WTO, Hentikan Lobi yang dilakukan delegasi Indonesia kepada India dan bangun solidaritas antar negara berkembang dengan semangat Dasa Sila Bandung”, tandas Rudi.

Pada hari terakhir kegiatan PGC di Bali, IPA sendiri melaksanakan kegiatan aksi massa di depan Konjen AS, diperkirakan lebih dari 1000 massa akan menduduki konjen AS di Bali, Medan, Jakarta, Makasar sedangkan aksi lain juga berlangsung di 34 Kota/Kabupaten di Indonesia.